Pendahuluan:
Yesternight.id – Pemerintah perlu mengubah undang-undang di era digitalisasi untuk melindungi dan menjaga hak-hak dasar. Hak digital, yang erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan privasi, mencakup kemampuan untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan mempublikasikan media digital. Serta kemampuan untuk mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan komunikasi.
Teknologi digital membantu pelaksanaan, perlindungan, dan pelanggaran hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, serta mendorong pengakuan hak-hak baru. Akibatnya, undang-undang sedang menyesuaikan diri dengan era baru ini seiring dengan berkembangnya hak digital dan kewarganegaraan digital, yang memungkinkan dan mengendalikan akses informasi online yang aman dan transparan.
Dengan perkembangan yang terus-menerus dalam teknologi, perlu diciptakan suatu kerangka regulasi yang baru. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hyperconnectivity yang difasilitasi oleh 5G, pengumpulan data oleh perangkat Internet of Things, analisis Big Data, dan penggunaan edge computing untuk proses.
Selain perubahan dalam struktur legislatif, perubahan tersebut juga mendorong terciptanya etika digital yang menghentikan pelanggaran hak. Pertimbangan etis relevan dalam kasus-kasus seperti “kehendak digital”, yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kehadiran digital orang yang meninggal; “pemutusan hubungan digital”, yang membatasi penggunaan komunikasi digital di luar jam kerja; atau manajemen hak digital (DRM), yang menjamin remunerasi penulis dan akses gratis ke konten digital.
Pengertian Hak Digital
Hak digital mencakup hak masyarakat untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan mempublikasikan media digital. Selain itu, harus memastikan aksesibilitas komputer, perangkat elektronik, dan jaringan telekomunikasi bagi individu untuk melaksanakan hak-hak mereka. Karena itu, electronic Frontier Foundation (EFF), sebuah organisasi nirlaba yang berdiri oleh aktivis Internet John Perry Barlow, Mitch Kapor, dan John Gilmore, adalah salah satu organisasi paling terkemuka yang membela hak siber.
Pada tahun 1996, Barlow menunjukkan perbedaan antara hak-hak dasar yang tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat dan pelanggaran hak-hak warga negara di Internet dalam artikel berjudul Deklarasi Kemerdekaan Dunia Maya. Tautan eksternal, terbuka di jendela baru. Misalnya, layanan pos tidak dapat terpecahkan pada tahun 1990an, namun email tidak. Upaya EFF untuk membela kasus-kasus ini di pengadilan meletakkan landasan bagi pengakuan internasional terhadap hak-hak siber.
Fungsi Hak Digital
Hak digital hanyalah perpanjangan dari hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB sebagaimana yang berlaku di dunia online. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin akses terhadap Internet, menghindari kesenjangan digital, dan penggunaan jaringan secara tepat sebagai aset bersama milik seluruh umat manusia. Namun, karena tidak adanya kesepakatan global tentang hak asasi manusia di internet, setiap negara telah mengembangkan hak digital sendiri.
Meskipun demikian, organisasi supranasional seperti Uni Eropa ( UE ) mengusulkan kerangka kerja umum untuk perlindungan data pribadi. Misalnya, Peraturan Perlindungan Data Umum ( GDPR ), yang mulai berlaku pada tahun 2018, mewajibkan negara -negara anggota untuk menyimpan data pribadi warga negara dan mengizinkan pergerakan data secara bebas. Namun, di Amerika Serikat, tidak ada undang-undang perlindungan data federal, dan masing-masing negara memiliki undang-undang mereka sendiri. Lebih dari 120 negara di seluruh dunia memiliki undang-undang yang melindungi data pribadi dan akses internet. Pada tahun 2022, Komisi Eropa mengeluarkan Deklarasi tentang perlindungan hak warga negaranya di dunia digital, yang melindungi seluruh warga negara Eropa.
Jenis-Jenis Hak Digital
Semua negara telah membuat Kartu Hak Digital mereka sendiri. Semua negara mengikuti beberapa standar umum, yang akan kita bahas di bawah ini:
Akses Universal dan Setara
Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengakui dalam sebuah laporan bahwa hak akses sangat penting bagi kebebasan berpendapat. Kota-kota seperti Mexico City sudah memiliki program untuk membangun jaringan internet gratis.
Kebebasan Berekspresi, Informasi dan Komunikasi
Ketika pemerintah memblokir situs web atau jejaring sosial, yang melanggar hak berkomunikasi dan berserikat bebas, atau ketika mereka menyensor konten, yang melanggar kebebasan berekspresi dan informasi, hak asasi manusia mendasar ini dilanggar di Internet.
Privasi dan Perlindungan Data
Warga negara harus memiliki kendali atas siapa yang menyimpan data pribadi mereka dan memiliki kemampuan untuk menghapusnya kapan saja. Pencurian kredensial, perampasan data pribadi dan penggunaannya untuk keuntungan finansial, dll., mengancam privasi di Internet.
Hak Atas Anonimitas
Negara-negara yang melarang komunikasi dan pesan terenkripsi, yang penting untuk transaksi online yang aman dan andal. Menimbulkan ancaman terhadap hak atas anonimitas dan enkripsi komunikasi.
Hak untuk Dilupakan
Hak untuk dilupakan adalah hak untuk menghapus informasi pribadi seseorang dari pencarian, database, dan direktori di Internet. Negara-negara lain, seperti Argentina, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan India, telah menggunakan hak tersebut, yang Uni Eropa akui dalam GDPR.
Untuk Melindungi Anak di Bawah Umur
Pemerintah tidak hanya harus memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari pornografi anak di internet, seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga harus memastikan bahwa perusahaan memastikan bahwa anak-anak dapat mengakses Internet dengan aman tanpa hak -hak anak.
Hak Milik Intelektual
Penulis harus memberikan pengakuan atas karya seni atau sastranya dan hak untuk mendapatkan kompensasi atas penggunaannya. Penulis juga harus memberikan akses gratis ke karya yang tersedia untuk umum.
Keamanan Siber dan Perlindungan Hak Digital
Keamanan siber sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak digitalnya, misalnya dengan melindungi privasi mereka melalui enkripsi komunikasi. Bagaimana cara menanggapi pelanggaran hak digital? Contoh pelanggaran hak digital termasuk bisnis yang menjual atau memberikan data pribadi kita tanpa izin, atau akses yang tidak sah ke data kita. Pengadilan di negara-negara dengan undang-undang hak siber memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran ini. Selain itu, dalam konteks Uni Eropa, negara-negara anggota memiliki lembaga seperti European Data Protection Committee (EDPC) atau otoritas seperti European Data Protection Supervisor (EDPS) yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan melakukan penyelidikan atas pelanggaran, dengan konsekuensi yang paling parah dapat mencapai ratusan ribu euro.
Kesimpulan:
Salah satu hak asasi manusia yang paling penting di dunia digital adalah Hak Digital, yang memastikan semua orang memiliki akses yang sama ke internet dan memiliki kebebasan berekspresi yang aman. Untuk mewujudkan dunia internet yang adil, inklusif, dan menghormati martabat manusia, kita perlu memahami dan melindungi Hak Digital.